Dianggap Cacat Hukum, Pengangkatan Perangkat Desa Warujinggo Disoal LSM

28-1-2020 Probolinggo – Patrolipos.id

Pengangkatan atau pengisian jabatan aparat Desa Warujinggo Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo berbuah polemik. Pasalnya, pengisian jabatan aparatur desa tersebut dianggap cacat hukum karena melanggar Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2017 tentang Desa dan Peraturan Bupati Probolinggo nomor 17 tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Probolinggo.

Melihat polemik yang terjadi di masyarakat tersebut, LSM Penjara bersama LSM KING Gagak Hitam, dan LSM Elang Putih Indonesia meminta kepada Bupati Probolinggo Hj. Tantri untuk segera menyelesaikan dengan cara memerintahkan pada pihak-pihak terkait untuk mengkaji ulang pengangkatan aparatur desa Warujinggo yang dilakukan pada bulan Desember 2019 kemarin.
Dalam surat tertuju pada bupati Probolinggo, yang ditandatangani oleh Damuanto, Samsul Huda dan Hamzah Ansori menyebutkan, pengangkatan aparat desa tersebut telah melanggar perda dan perbup. Pasalnya pengangkatan aparat desa tersebut dilakukan oleh PJS Kepala Desa.

Masih melalui tersebut, ketiga LSM tersebut menyebutkan pengangkatan aparat desa Warujinggo tesebut melanggar Pasal 2 ayat 1 Perbup No 17 tahun 2017 yang menyatakan perangkat desa diangkat oleh kepala desa.

Selain itu, keabsahan perangkat desa yang ditunjuk juga dianggap cacat hukum. Pasalnya, perangkat desa yang diangkat berasal dari perangkat desa yang telah berhenti atau tidak aktif sejak 2014.

Pelanggaran hukum tersebut mengacu pada perda kabupaten Probolinggo No 9 tahun 2014 pada pasal 64 ayat 2 huruf C yang menyebutkan bahwa Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap. Hal itu diperkuat dengan pasal 13 Perbup yang menyatakan bahwa perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C karena berhalangan tetap.

Artinya apabila perangkat desa yang sudah berhenti atau tidak mengaktifkan diri selama enam btahun maka seharusnya mengikuti seleksi ujian tes perangkat desa. Oleh sebab itu, LSM Penjara melalui surat nomor 015/DPC LSM -PJRI KAB-KOTA PROBOLINGGO/I/2020 meminta bupati untuk menegakkan UU, Perda dan perbup tetkait masalah itu. (Tim)

Bagikan :

Related posts

Leave a Comment