FIBER JATIM : Kasus Mengada-ada Yang Dipaksakan Dapat Menghambat Investasi.

Probolinggo (5/10/2020) – Berdasarkan Pasal 103 UU No 32 Tahun 2009 diatur bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 diwajibkan untuk mengelola limbah yang telah dihasilkan tersebut.

Pada kasus limbah B3 yang menjerat PT Fajar Unggul Karunia,
adapun limbah yang berada di tempat terbuka di dalam area pabrik yang awalnya dijadikan sebagai temuan adanya pelanggaran tersebut, dikatakan oleh Mei Sugianik-Manajer PT Fajar Unggul Karunia bahwa pihaknya telah memiliki perjanjian kontrak dengan perusahaan pengelola limbah di Mojokerto.

FIBER Jatim berpendapat bahwa temuan kasus di perusahaan industri pengolahan kayu PT Fajar Unggul Karunia terlalu dipaksakan oleh oknum yang bertugas di Unit IV Tipidter Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jatim.

Ketua FIBER Jatim, Veronika mengatakan, “Tidak adanya unsur pencemaran yang diakibatkan oleh adanya pembuangan (dumping) dalam kasus yang dijeratkan kepada PT Fajar Unggul Karunia, ini mengindikasikan bahwa kasus ini terlalu dipaksakan.”, tegasnya.

Veronika mengatakan, “Kalau Pasal 103, cocoknya untuk perusahaan yang tidak mengelola limbahnya. Tapi pada kasus yang menjerat PT Fajar Unggul Karunia, di sana uda ada surat perjanjian antara PT Fajar Unggul Karunia dengan perusahaan pengelola limbah di Mojokerto.”, ungkapnya.

Menurut Veronika , dikatakan bahwa sanksi dari pelanggaran pengelolaan limbah itu berjenjang.
“Sanksinya kan berjenjang. Pidana itu paling akhir, kalau memang bandel. Misalnya, ijin lingkungan udah dicabut, tapi masih beroperasi, ya pasti akan digugat pidana.”, terangnya.

Dijelaskan Veronika, bahwa tahapan sanksi bagi perusahaan yang bermasalah dalam pengelolaan limbahnya ada empat tahap.
Tahapan pertama adalah sanksi teguran.
Sanksi ini berupa lisan bagi perusahaan yang membuang limbahnya begitu saja.
Tahapan kedua adalah sanksi peringatan.
Jika perusahaan mengabaikan sanksi teguran, maka perusahaan akan mendapatkan peringatan tertulis.

Jika tidak ada upaya untuk memperbaiki pengolahan limbahnya, perusahaan tersebut akan mendapatkan sanksi yang lebih berat yaitu sanksi penyegelan.

Yang terakhir adalah sanksi pencabutan ijin.
Sanksi pencabutan ijin itu sanksi terberat yang akan dijatuhkan kepada perusahaan yang masih bandel dan tidak mau mengolah limbahnya.

Saat sanksi ini dijatuhkan, secara otomatis perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas produksi sama sekali.
Jika masih tetap beroperasi secara ilegal, hal tersebut bisa dilaporkan ke Polisi.

Dan jika pencemaran lingkungan terbukti dilakukan secara sengaja, perusahaan akan mendapatkan sanksi pidana.

Federasi Indonesia Bersatu (FIBER) Jatim berharap tidak ada lagi oknum yang mengganggu agenda besar Negara yaitu cipta lapangan kerja dan iklim investasi di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Veronika menuturkan, “Kami melihat di sana ada banyak karyawan dan staf yang dipekerjakan, mereka warga Probolinggo. Bahan baku kayu yang diolah juga berasal dari hasil ladang pertanian masyarakat Probolinggo, yang kemudian diolah untuk diekspor. Di sana banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen dan menyerap tenaga kerja.

Lapangan kerja ini sangat penting bagi Negara yang sedang berkembang mengingat terbatasnya kemampuan Pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja. Oleh sebab itu kami merasa terpanggil untuk mengawal agenda besar Negara yaitu cipta lapangan kerja dan iklim investasi di wilayah Provinsi Jawa Timur, itu saja.”, ucap Veronika.

Bagikan :

Related posts

Leave a Comment